Perundangan Kurikulum 2013

15 Mei

01-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-54-tahun-2013-ttg-skl

02 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP-MTs – Biro Hukor

02. B. Salinan Lampiran Permendikbud No. 64 th 2013 ttg Standar Isi

03 Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA-MA – Biro Hukor

03-a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses

03-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses

04 Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK-MAK – Biro Hukor

04-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-66-th-2013-tentang-standar-penilaian

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81A TAHUN 2013 TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM

15 Mei

permendikbud-nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum

permendikbud-nomor-81a-tahun-2013-tentang-implementasi-kurikulum

lampiran-i-pedoman-pengembangan-kurikulum-tingkat-satuan-pendidikan

lampiran-ii-pedoman-pengembangan-muatal-lokal lampiran-iv-pedoman-umum-pembelajaran

lampiran-iii-pedoman-kegiatan-ekstrakurikuler

Permendikbud Kurikulum 2013

14 Mei

01-a-salinan-permendikbud-no-54-tahun-2013-ttg-skl_2

01-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-54-tahun-2013-ttg-skl

03-a-salinan-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses 0

3-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-65-th-2013-ttg-standar-proses

04-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-66-th-2013-tentang-standar-penilaian

04-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-66-th-2013-tentang-standar-penilaian_2

04-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-66-th-2013-tentang-standar-penilaian_3

05-a-salinan-permendikbud-no-67-th-2013-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sd-mi

06-a-salinan-permendikbud-no-68-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-smp-mts

06-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-68-th-2013-ttg-kurikulum-smp-mts

07-a-salinan-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-ttg-kd-dan-struktur-kurikulum-sma-ma

07-b-salinan-lampiran-permendikbud-no-69-th-2013-ttg-kurikulum-sma-ma

09-permendikbud-nomor-71-tahun-2013-ttg-buku-teks-pelajaran-layak

\contoh-silabus-dan-rpp-kurikulum-2013

Panduan KTSP Kurikulum 2013 ( Draf)

14 Mei

1. PANDUAN KTSP

2. Manajemen Pelaksanaan Matrikulasi

3. Draf Permen – SERTIFIKASI GURU TIK

4. Panduan PPDB

5. Cook book

6. Panduan SKS Draf 1

13. Kemitraan Paket C

14. Pola Pembinaan Paket C

Gambar 7 Mar

Coba

7 Mar

Halaman test

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEPENGAWASAN SMA/SMK SEMESTER I TH. PELAJARAN 2012 / 2013

12 Feb

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEPENGAWASAN SMA/SMK SEMESTER I TH. PELAJARAN 2012 / 2013.

melaluiLAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEPENGAWASAN SMA/SMK SEMESTER I TH. PELAJARAN 2012 / 2013.

Muslims

29 Sep

 

http://www.pakdenono.com/

Cuplikan Perka BKN No 9 Th 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan CPNS Jalur Umum dan Honorer

25 Sep

Cuplikan Perka BKN No 9 Th 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan CPNS Jalur Umum dan Honorer

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG  PEDOMAN PELAKSANAAN  PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

II.  PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG DIBIAYAI APBN/APBD

MENJADI CPNS

A. Umum

Pada prinsipnya pengangkatan  tenaga honorer  menjadi CPNS mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor     11 Tahun 2002  dan Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Negara      Nomor 11 Tahun 2002  tentang  Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah dua kali diubah,

terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

B. Persyaratan

Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS meliputi:

1. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah  19

(sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;

2. mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu)

tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS

masih bekerja secara terus-menerus;

3. penghasilannya dibiayai  dari APBN/APBD;

4. dinyatakan memenuhi kriteria (MK)  berdasarkan hasil verifikasi dan

validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk

oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

5. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pelaksanaan

1.  Tim Verifikasi dan Validasi Nasional yang dibentuk oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap tenaga

honorer yang dibiayai APBN/APBD.

2.  Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk

mengumumkan daftar nama tenaga honorer yang telah diverifikasi dan

divalidasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Nasional yang dibentuk oleh

Kepala Badan Kepegawaian Negara dan dinyatakan memenuhi kriteria

(MK) melalui website http://www.bkn.go.id.

3.  Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk

menyampaikan daftar  nama  tenaga honorer sebagaimana dimaksud

pada angka 2 kepada PPK Pusat/Daerah untuk diumumkan.

4.  PPK Pusat/Daerah mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi

kriteria (MK) melalui papan pengumuman, media cetak lokal, dan

media online selama 14 (empat belas) hari kalender kepada publik.

5.  PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian kembali terhadap dokumen

tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK),  terutama  apabila

terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat.

6.  PPK Pusat/Daerah melaporkan hasil pengumuman dan penelitian

terhadap tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD yang memenuhi

kriteria (MK)  dan ditandatangani oleh PPK atau paling rendah

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan

Sekretaris Daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan

tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

7.  Tenaga honorer yang dalam penelitian dan pemeriksaan karena adanya

pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat, dilakukan:

a. Desk audit oleh Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan,  antara lain  dalam hal  terjadi

kekurangan/perbedaan kelengkapan dokumen/berkas persyaratan;

atau

b. Audit untuk tujuan tertentu oleh Menteri PAN dan RB dan Badan

Pengawas  Keuangan dan Pembangunan,  antara lain  dalam hal

terjadi dugaan rekayasa/pemalsuan dokumen/berkas  maupun

terjadi dugaan tindak pidana    dan dilakukan melalui investigasi

lapangan.

8.  PPK Pusat/Daerah mengusulkan formasi kepada Menteri PAN dan RB serta tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

9.  Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pertimbangan teknis formasi bagi:

a. tenaga honorer yang sudah selesai dilakukan desk audit/audituntuk tujuan tertentu; dan

b. tenaga honorer yang setelah diumumkan tidak terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat.

10. Kepala Badan Kepegawaian Negara  menyampaikan  pertimbangan teknis formasi yang diusulkan oleh PPK Pusat/Daerah kepada Menteri

PAN dan RB.

11. Menteri PAN dan RB menetapkan formasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala  Badan Kepegawaian Negara  dan menyampaikannya kepada PPK Pusat/Daerah.

12. Pengangkatan tenaga honorer  yang dibiayai APBN/APBD  menjadi CPNS untuk mengisi formasi  Tahun Anggaran  2012 dan ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

13. Apabila di kemudian hari ditemukan data tenaga honorer yang direkayasa/palsu, maka dokumennya tidak dapat diproses sebagaidasar pengangkatan menjadi CPNS  dan apabila yang bersangkutantelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka diberhentikan sebagai CPNS/ PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

 

III. PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG TIDAK DIBIAYAI APBN/APBD

MENJADI CPNS

A. Umum

Pengangkatan  tenaga honorer  yang penghasilannya tidak dibiayai   APBN/APBD menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis  kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

B. Persyaratan

Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS meliputi:

1. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;

2. mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus;

3. penghasilannya tidak dibiayai  dari APBN/APBD;

4. bekerja pada instansi pemerintah;

5. dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi  Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan

6. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pelaksanaan

1.  Kepala Badan  Kepegawaian  Negara  atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan daftar  nama  tenaga honorer  yang  penghasilannya tidak dibiayai  APBN/APBD melalui website http://www.bkn.go.id.

2.  Kepala  Badan Kepegawaian Negara  atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan daftar  nama  tenaga honorer kepada PPK Pusat/ Daerah untuk diumumkan.

3.  PPK Pusat/Daerah mengumumkan tenaga honorer melalui papan pengumuman, media cetak lokal, dan media online  paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima daftar nama tenaga honorer.

4.  Pengumuman  oleh PPK Pusat/Daerah  sebagaimana dimaksud pada angka 3  dilakukan selama  21  (dua puluh satu) hari  kalender kepada publik.

5.  PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan kembali terutama  apabila terdapat  pengaduan/sanggahan/keberatan  dari masyarakat.

6.  PPK Pusat/Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan atau keberatan tersebut kepada Kepala  Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman oleh PPK.

7.  Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (listing) tenaga honorer yang tidak ada pengaduan atau keberatan setelah dilakukan uji publik dan menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/Daerah.

8.  Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menyelesaikan    dan memutuskan  pengaduan/sanggahan/keberatan setelah dilakukan pengumuman dan uji publik oleh PPK Pusat/Daerah.

9.  Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (listing) tenaga honorer yang telah diselesaikan dan diputuskan atas  pengaduan atau keberatannya  serta  menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/Daerah.

10. Peserta seleksi adalah tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD  yang tercantum dalam daftar  nama  (listing) tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 9.

11. Materi  seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer  meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

12. Materi seleksi ujian tertulis TKD berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh pemerintah.

13. TKD dilaksanakan  1 (satu)  kali secara nasional yang waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.

14. Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian TKD bagi tenaga honorer dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, yang dibentuk

oleh Menteri PAN dan RB bersama dengan Mendikbud.

15. Pelaksanaan TKD pada instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota

dilaksanakan oleh masing-masing PPK, sedangkan untuk Kabupaten/

Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

16. Penentuan kelulusan TKD ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas

kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB

atas pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari

Konsorsium PTN.

17. Pengumuman kelulusan TKD dilakukan oleh Menteri PAN dan RB

berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh Konsorsium Perguruan

Tinggi Negeri  dengan mempertimbangkan masa pengabdian sebagai

tenaga honorer.

18. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKD, wajib mengikuti TKB

dengan mempertimbangkan dedikasi yang ditetapkan oleh masing-

masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi Pembina

Jabatan Fungsional.

19. Waktu pelaksanaan TKB ditetapkan oleh  masing-masing PPK,

sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur

selaku Wakil Pemerintah.

 

 

…….

 

VI.  TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS

A.  Pemanggilan

1.  Pemberitahuan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) atau

tenaga honorer yang  dinyatakan lulus ujian dan diterima,

disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman.  Dalam

pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang

harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan jadwal

kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat

yang ditentukan.

2.  Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi  tenaga honorer

yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari

kerja sejak tanggal pengiriman surat tercatat.

3.  Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran

pengangkatan CPNS, harus memperhitungkan letak geografis,

alamat yang dituju,  dan ketersediaan waktu untuk paling lama

6 (enam) hari kalender.

4.  Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 2

dan angka 3 di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat

melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan

dianggap tidak memenuhi syarat.

B.  Persyaratan Administrasi.

Setiap tenaga honorer dan Dokter yang dinyatakan lulus dan diterima

dan/atau  memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS wajib

mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri

dengan tinta hitam, ditujukan kepada PPK disertai dengan:

1.  fotokopi  ijazah/STTB yang  telah dilegalisir  oleh Pejabat yang

berwenang  sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas  yang

ditetapkan. Khusus  bagi tenaga honorer yang dibiayai atau tidak

dibiayai APBN/APBD, ijazah/STTB yang dilampirkan berdasarkan

ijazah/STTB yang sesuai dengan data hasil verifikasi dan validasi,

kecuali untuk jabatan guru;

2.  pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan

menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;

3.  fotokopi  keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan

terakhir sebagai tenaga honorer  yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II;

4.  daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai

huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto

ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari  Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya

disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab

di bidang kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi

pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja

sebagai tenaga honorer;

5.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak

yang berwajib/POLRI;

6.  Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik

tidak berarti tidak sehat jasmani);

7.  Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan

kesehatan pemerintah;

8.  Surat pernyataan sesuai dengan  Anak Lampiran  I-d  Keputusan

Kepala  Badan Kepegawaian Negara  Nomor 11 Tahun 2002 yang

formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional

bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi   tentang :

a.  tidak pernah dihukum penjara atau  kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

b.  tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon

Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;

c.  tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai

Negeri;

d.  bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia

atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan

e.  tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

C.  Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan  kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi

yang dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan:

1.  Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai

Jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;

2.  Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dilakukan oleh

pimpinan satuan kerja dimana tenaga honorer bekerja, yang

selanjutnya disampaikan secara kolektif dengan surat pengantar

 

kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi yang

bersangkutan, disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf B

angka 1 sampai dengan angka 8, ditambah dengan surat pernyataan

yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya

oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat

eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

a.  sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini

melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus;

dan

b.  selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin  dan dedikasi

yang baik serta integritas yang tinggi;

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3.  Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/BKD instansi yang bersangkutan

atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan

berkas persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, mengenai:

a.  Keabsahan  surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta

hitam, sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh

yang bersangkutan;

b.  Keabsahan keputusan pengangkatan pertama sampai dengan

yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau

pejabat lain dalam pemerintahan. Apabila keputusan tenaga

honorer tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural paling

rendah eselon II pada unit kerja dan/atau pejabat eselon II yang

bertanggung jawab di bidang kepegawaian mengesahkan foto

kopi keputusan tersebut;

c.  Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oleh atasan

langsungnya yang disahkan paling rendah pejabat  struktural

eselon II di lingkungan unit kerjanya, yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan:

1)  sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini

melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus

menerus.

2)  selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi

yang baik serta integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum  dalam  Anak Lampiran  I-k  yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara ini.

d.  Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan,

antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan

ijazah, surat pernyataan, surat  keputusan pengangkatan

pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer, bukti

pengalaman kerja, dan sebagainya;

 

e.  Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang

dimiliki harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan

ketentuan:

1)  Ijazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari

Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang

diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang

telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin

penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan  atau pejabat lain yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang

menyelenggarakan pendidikan.

2)  Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah

berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

184/ U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan

Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di

Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan

dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan  atau pejabat lain yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggara-

kan pendidikan, harus melampirkan surat keterangan/

pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi.

Surat keterangan/pernyataan tersebut  menyatakan bahwa

fakultas/jurusan  yang bersangkutan telah mendapat ijin

penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan  atau pejabat lain yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang

menyelenggarakan pendidikan, dengan menyebutkan nomor

dan tanggal Keputusannya.

3)  Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar

negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia

Penilaian Ijazah Luar Negeri  Kementerian  yang menyeleng-

garakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

4)  Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik  pasfoto  yang

bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal

lahir pada berkas lainnya.

f.  Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter

Pemerintah (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani);

g.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan  oleh

pihak yang berwajib/POLRI;

h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit

pelayanan kesehatan pemerintah;

Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1)

sampai dengan angka 8) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan

tidak dapat diusulkan permintaan NIP-nya.

4.  Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat

dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap

diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan:

a.  Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi

disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP.

b.  Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi

dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit

kerjanya disertai dengan alasan yang sah.

c.  Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan

kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada

yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan

disertai batas waktu yang ditentukan.

5.  Tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian

mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK segera melaporkan

kepada Kepala  Badan Kepegawaian Negara  dan Kepala Kantor

Regional  Badan Kepegawaian Negara  dengan melampirkan surat

pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan

meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat.

6.  Untuk menggantikan tenaga honorer yang mengundurkan diri atau

meninggal dunia, PPK mengambil nama tenaga honorer urutan

selanjutnya dari peringkat tertinggi TKB sesuai lowongan formasi

jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK serta diumumkan

kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar lokal, dan

papan pengumuman atau media lain yang tersedia.

7.  Keputusan  PPK terhadap pengganti tenaga honorer yang

mengundurkan diri atau meninggal dunia disampaikan kepada

Kepala  Badan Kepegawaian Negara  dan Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara.

D.  Penyampaian Usul Penetapan NIP

1.  PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas

persyaratan administrasi tenaga honorer, menyampaikan usul

permintaan NIP CPNS dengan surat pengantar beserta daftar

nominatifnya secara kolektif rangkap 5 (lima) kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara  atau  Kepala Kantor Regional  Badan

Kepegawaian Negara  dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran I-l dan Anak Lampiran I-m yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini, dengan melampirkan:

a.  4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS  yang  dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran

I-n  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan tanda tangan asli

oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dan

dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan

NIP CPNS ditempelkan pasfoto 3 x 4 cm;

b.  1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan

Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang

bersangkutan;

c.  1 (satu) lembar  fotokopi  sah ijazah/STTB sesuai dengan

kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

d.  1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan

sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah

ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran

I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

e.  1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran

I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi

tentang:

1)  tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2)  tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon

Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak

dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai

swasta;

3)  tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai

Negeri;

4)  bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia

atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

5)  tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

f.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh

pihak yang berwajib/POLRI;

g.  Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; dan

h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor,  dan zat adiktif lainnya dari unit

pelayanan kesehatan pemerintah.

2.  Surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang

terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau pejabat

lain dalam pemerintahan. Apabila surat keputusan tenaga honorer

tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural paling rendah

eselon II pada unit kerja dan/atau pejabat eselon II yang

bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian mengesahkan

fotokopi  surat keputusan tersebut. Pengesahan tersebut dapat

dilakukan oleh  pejabat  eselon III yang secara fungsional

bertanggung jawab di bidang kepegawaian, apabila lowongan

formasi yang akan diisi lebih dari 2.500.

 

3.  Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta

disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk

paling rendah pejabat eselon II,  yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan:

1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini

melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus.

2)  selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin  dan dedikasi

yang baik serta integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

4.  Khusus bagi tenaga Dokter yang telah atau sedang melaksanakan

tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada

unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, dan bersedia

ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan daerah terpencil atau

tertinggal paling kurang 5 (lima) tahun, harus dilampirkan surat

pernyataan di atas kertas segel atau kertas bermaterai,  dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-o

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara ini.

5.  Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi

yang memiliki pengalaman kerja.

6.  Daftar kelulusan TKD dan TKB untuk tenaga honorer yang tidak

dibiayai APBN/APBD.

7.  Daftar nominatif tenaga honorer yang ditetapkan oleh PPK yang

bersangkutan, harus sesuai dengan daftar nama tenaga honorer

yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang

akan  diangkat menjadi CPNS untuk mengisi formasi tahun

anggaran yang bersangkutan.

E.  Penetapan NIP

1.  Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk

memeriksa data tenaga honorer yang diusulkan penetapan NIP-nya

oleh PPK sebagai berikut:

1) tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD:

a)  mencocokan data tenaga honorer dengan  database  Badan

Kepegawaian Negara; dan

b)  mengecek kesesuaian antara data tenaga honorer dengan

formasi tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh Menteri

PAN dan RB.

2) tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD:

a)  mencocokan data tenaga honorer dengan daftar tenaga

honorer yang telah diuji publik;

b)  mencocokan data tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKD;

c)  mencocokan data tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKB;

dan

d)  mengecek kesesuaian antara data tenaga honorer dengan

formasi tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh Menteri

PAN dan RB.

2.  Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian

terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi, meliputi:

a. Keabsahan  surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta

hitam, sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh

yang bersangkutan; dan

b. Keabsahan surat keputusan pengangkatan pertama sampai

dengan yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh

PPK atau pejabat lain dalam pemerintahan. Apabila surat

keputusan tenaga honorer tersebut dianggap sah, maka pejabat

struktural paling rendah eselon II pada unit kerja dan/atau

pejabat eselon II yang bertanggung jawab dalam bidang

kepegawaian mengesahkan  fotokopi  surat keputusan tersebut.

Pengesahan tersebut dapat dilakukan oleh eselon III yang secara

fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, apabila

lowongan formasi yang akan diisi lebih dari 2.500.

c. Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oleh atasan

langsungnya yang disahkan paling rendah pejabat eselon II di

lingkungan unit kerjanya, yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan:

1)  sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini

melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus

menerus.

2)  selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi

yang baik serta integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut harus sesuai dengan contoh

sebagaimana tercantum dalam  Anak Lampiran  I-k  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara ini.

d. Kualifikasi pendidikan/STTB/Ijazah yang dimiliki harus sesuai

dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:

1)  Ijazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari

Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang

diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang

telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin

penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di

bidang pendidikan, atau pejabat lain yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggara-

kan pendidikan.

2)  Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah

berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan

Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di

Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan

 

dari  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  harus

melampirkan  surat keterangan/pernyataan dari pimpinan

perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan

yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menyebut-

kan nomor dan tanggal Keputusannya.

3)  Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar

negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia

Penilaian Ijazah Luar Negeri  Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

e. Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik  pasfoto  yang

bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal

lahir pada berkas lainnya.

f.  Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan,

antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan

ijazah, surat pernyataan, surat keputusan pengangkatan pertama

sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer, bukti

pengalaman kerja, dan sebagainya.

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak

yang berwajib/POLRI;

h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;

i.  Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika,  prekursor,  dan zat adiktif lainnya dari unit

pelayanan kesehatan pemerintah;

3.  Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP dari

instansi pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) administrasi,

ditetapkan NIP-nya.

b. Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL),

dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang

bersangkutan untuk dilengkapi.

c. Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS),

dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang

bersangkutan disertai dengan alasannya.

4.  Bagi tenaga honorer  yang tidak dibiayai APBN/APBD  yang

dinyatakan TMS dapat diganti dengan mengambil nama tenaga

honorer urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi TKB sesuai

lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK

serta diumumkan kepada masyarakat melalui  website  instansi,

surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang

tersedia.

F.  Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS

1. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan administratif diberikan

NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

 

2. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP

dari Kepala  Badan Kepegawaian Negara, menetapkan keputusan

pengangkatan CPNS  paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja

setelah diterimanya NIP.

3. Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia,

penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:

a.  bagi yang telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan

keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, PPK segera

melaporkan kepada Kepala  Badan Kepegawaian Negara  dengan

melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau

surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/ Kepala

Desa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

b.  jika hal tersebut terjadi  setelah ditetapkan keputusan

pengangkatan CPNS dan belum/telah melaksanakan tugas, maka

ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai

CPNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional  Badan

Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat

lain yang dipandang perlu.

4. Keputusan pengangkatan CPNS sebagaimana dimaksud pada angka

2, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan

tembusannya kepada Kepala BKN, Kepala Kantor Regional  Badan

Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain

sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 25 (dua puluh

lima) hari kerja sejak ditetapkan.

5. CPNS yang telah menerima keputusan  pengangkatan CPNS

sebagaimana dimaksud pada angka 4, paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kalender setelah diterimanya keputusan tersebut harus melapor

kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan

tugas. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak

melapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat

sebagai CPNS, kecuali bukan karena kesalahannya.

6. Formasi tenaga honorer yang telah ditetapkan NIP-nya tidak dapat

digantikan dengan tenaga honorer yang lain.

7. Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD menjadi

CPNS untuk formasi Tahun Anggaran 2012 ditetapkan pada tahun

anggaran berjalan.

G.  Penugasan/Penempatan

1. CPNS  ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan

sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

2. Paling lambat dalam waktu  30 (tiga puluh) hari kalender  sejak

diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS, yang

bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan

melaksanakan tugasnya.

 

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala

Kantor Satuan Unit Organisasi paling lambat 60 (enam puluh) hari

kalender setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan

tugas.

4. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan

keputusan pengangkatan menjadi CPNS.

H.  Pembayaran Gaji CPNS

1.  Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara

nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT.

2.  Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, gajinya dibayarkan pada

bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1

bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya

dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan

mulai bulan itu juga.

3.  Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1

bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai

bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.

VII.  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1.  Tim Pengawas Nasional Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

melakukan  pengawasan dan pengendalian  pengangkatan tenaga

honorer menjadi CPNS mempunyai tugas antara lain:

a.  Melakukan pengawasan pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer

menjadi  CPNS, mulai dari proses pengumuman, pelamaran,

pelaksanaan ujian, pengolahan LJK, penetapan pengumuman hasil

ujian, proses penetapan NIP, dan penempatan pegawai;

b.  Menjamin pelaksanaan pengawasan  pengangkatan tenaga honorer

menjadi CPNS berlangsung secara objektif, transparan, bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya;

c.  Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan  pengangkatan tenaga

honorer menjadi CPNS kepada Tim Pengarah;

2.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tim

Pengawas Nasional  Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi  CPNS

berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) baik

Pusat maupun Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota.

3.  Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1,

antara lain dilakukan melalui pengawasan/pemantauan  terhadap:

a.  Rencana  dan persiapan, meliputi kegiatan:

1)  Melakukan pengawasan terhadap penetapan nama-nama tenaga

honorer yang akan diangkat menjadi CPNS berdasarkan masa

kerja dan usia dalam database;

2)  Mengawasi/memantau pengumuman penerimaan CPNS; dan

3)  Mengawasi/memantau kesiapan penyediaan soal ujian, formulir

LJK, pendistribusian soal, dan pengamanannya.

b.  Seleksi, meliputi kegiatan:

1)  Melakukan  pengawasan/pemantauan terhadap pelaksanaan

seleksi administrasi;

2)  Melakukan  pengawasan/pemantauan terhadap pelaksanaan

TKD dan TKB;

3)  Mengawasi/memantau distribusi soal dan formulir LJK dari

Panitia Seleksi kepada pengawas ujian;

4)  Mengawasi/memantau penyampaian kembali jumlah LJK hasil

ujian dan mencocokkan dengan daftar hadir peserta ujian;

5)  Mengawasi/memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal

ujian dan formulir LJK yang tidak digunakan serta pemusnahan

sisa soal ujian dan soal yang telah dipergunakan; dan

6)  Mengawasi/memantau pengolahan LJK hasil ujian

c.  Penetapan kelulusan dan pengumuman hasil seleksi, meliputi

kegiatan:

1)  Mengawasi/memantau LJK hasil ujian dan pengamanannya;

2)  Mengawasi/memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan

LJK hasil ujian; dan

3)  Evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan LJK hasil ujian dengan

keputusan penetapan kelulusan peserta ujian.

4.  Penetapan NIP, meliputi kegiatan mengawasi/memantau penyampaian

nota persetujuan penetapan NIP kepada PPK.

5.  Pengangkatan CPNS, meliputi pemantauan penetapan keputusan CPNS

dan penyerahannya kepada yang bersangkutan.

6.  Informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksa-

naan seleksi penerimaan CPNS.

7.  Melakukan tindakan administratif, apabila terjadi penyimpangan dalam

proses pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

 

Penyiapan Calon Kepala Sekolah Melalui Rektrutmen dan Seleksi Salah Satu Solusi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

25 Sep

Penyiapan Calon Kepala Sekolah Melalui Rektrutmen dan Seleksi Salah Satu Solusi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Oleh: Suaidin
Pengawas SMA/SMK Kab.Dompu, NTB dan District Coordinator WDD-WSD AIBEP serta anggota ISPI

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satu kewenangan tersebut adalah dalam pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk rekrutmen kepala sekolah/madrasah. Implementasi kewenangan tersebut selama ini menunjukkan dua kecenderungan yaitu: (1) adanya perbedaan proses rekrutmen antara daerah yang satu dengan yang lain, dan (2) ditemukannya indikasi penyimpangan dari prinsip-prinsip profesionalisme dalam proses rekrutmen kepala sekolah/madrasah.

Dalam konteks ini pemerintah pusat memiliki kewenangan membuat regulasi agar dua hal tersebut dapat dikurangi/ditekan melalui berbagai peraturan dan kebijakan antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Permendiknas tersebut mengamanatkan perlunya penataan kembali sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah/madrasah agar diperoleh kepala sekolah/madrasah yang kredibel dan berkompeten. Karena itu semua pihak yang terkait, terutama pemerintah daerah dalam hal rekrutmen kepala sekolah/madrasah harus memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tersebut. Untuk melaksanakan sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah/madrasah diperlukan adanya komitmen yang sama i pada tataran kebijakan di level Pemerintah kabupaten/kota di seluruh indonesia .

Prof. DR. Ibrahim Bafadal, guru besar Univesitas Negeri Malang yang juga ketua tim perumus Permen Diknas tentang Pengadaan Kepala Sekolah, untuk menggambarkan posisi strategis kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dalam seminar dan uji publik peraturan tersebut di Jakarta Agustus 2007 lalu pernah mensitir sebuah kalimat :
“Tidak ada anak yang tidak bisa dididik, yang ada guru yang tidak bisa mendidik. Tidak ada guru yang tidak bisa mendidik, yang ada kepala sekolah yang tidak bisa membuat guru bisa mendidik” (Prof. Ibrahim Bafadal).

Memang peningkatan mutu pendidikan tidak terjadi di kantor Dinas Pendidikan atau ruang kepala sekolah, tapi di dalam kelas dengan guru sebagai ujung tombaknya. Namun untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan iklim sekolah yang kondusif, motivasi kerja dan komitmen guru yang tinggi, yang harus diciptakan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer untuk meningkatkan kinerja guru. Sementara Lipham James dalam Wahyusumidjo (2005) menggambarkan posisi kepala sekolah sebagai yang menentukan titik pusat dan irama sekolah, bahkan keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah.

Di negara-negara maju masalah kepala sekolah ditangani oleh lembaga tersendiri yang khusus melatih kemampuan kepala sekolah dan mempersiapkan calon kepala sekolah. Di Singapura ada lembaga ”Leadership School” khusus untuk melatih kepala sekolah dan mempersiapkan calon-calon kepala sekolah. Lembaga ini sudah go internasional. Begitu juga di Malasyia, Korea Selatan, Australia dan negara-negara Eropa memiliki lembaga sejenis. Sedangkan di Indonesia seiring dengan lahirnya Permendiknas No.28 thun 2010 sudah terbentuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).

Sebagai sebuah sistem yang kompleks sekolah terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait dan terikat, diantaranya : kepala sekolah, guru, kurikulum, siswa, bahan ajar, fasilitas, uang, orangtua dan lingkungan. Komponen kepala sekolah merupakan komponen terpenting karena kepala sekolah merupakan salah satu input sekolah yang memiliki tugas dan fungsi paling berpengaruh terhadap proses berlangsungnya sekolah.

Kepala sekolah merupakan sumber daya manusia jenis manajer (SDM-M) yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan menserasikan sumberdaya manusia jenis pelaksana (SDM-P) melalui sejumlah input manajemen agar SDM-P menggunakan jasanya untuk becampur tangan dengan sumberdaya selebihnya, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk dapat menghasilkan output yang diharapkan. (Poernomosidi Hadjisarosa : 1997).

Perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut seorang kepala sekolah tidak hanya menjadi seorang manajer yang lebih banyak berkosentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif lainnya, namun juga dituntut menjadi seorang pemimpin yang mampu menciptakan visi dan mengilhami staf serta semua komponen individu yang terkait dengan sekolah. MBS menuntut seorang kepala sekolah menjadi seorang manajer sekaligus pemimpin atau meminjam istilah Gardner (1986) sebagai ”manajer pemimpin”. Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki karakteristik dan kompetensi yang mendukung tugas dan fungsinya dalam menjalankan proses persekolahan.
Slamet PH (2002) menyebutkan kompetensi yang wajib dimiliki seorang kepala sekolah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai berikut : kepala sekolah harus memiliki wawasan ke depan (visi) dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan (misi) serta paham benar cara yang akan ditempuh (strategi), memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan menserasikan seluruh sumberdaya terbatas yang ada untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang umumnya tidak terbatas, memiliki kemampuan pengambilan keputusan dengan terampil, memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dan mampu menggugah bawahannya untuk melakukan hal-hal penting bagi tujuan sekolahnya. Disamping itu kemampuan untuk membangun partisipasi dari kelompok-kelompok kepentingan sekolah (guru, siswa, orangtua siswa, ahli, dsb.) sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan partisipatif.

Sementara Permen Diknas no. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah mensyaratkan untuk menjadi kepala sekolah profesional harus kompeten dalam menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistemik; kompeten dalam mengkoordinasikan semua komponen sistem sehingga secara terpadu dapat membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; kompeten dalam mengerahkan seluruh personil sekolah sehingga mereka secara tulus bekerja keras demi pencapaian tujuan institusional sekolah, kompeten dalam pembinaan kemampuan profesional guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola proses pembelajaran; dan kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak satu komponen sistem sekolah pun tidak berfungsi secara optimal, sebab begitu ada satu saja diantara seluruh komponen sistem sekolah yang tidak berfungsi secara optimal akan mengganggu pelaksanaan fungsi komponen-komponen lainnya. Kompleksitas sekolah sebagai satuan sistem pendidikan menuntut adanya seorang kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, sipervisi dan sosial.

Kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi mutlak dibutuhkan untuk membangun sekolah berkualitas, sekolah efektif, karena kepala sekolah sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu memahami proses pendidikan di sekolah serta menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan sesuai dan sejalan dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maju mundurnya suatu sekolah tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah, karena “Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah”. Untuk mewujudkan sekolah efektif dibutuhkan kepala Sekolah yang tidak hanya sebagai figur personifikasi sekolah, tapi juga paham tentang tujuan pendidikan, punya visi masa depan serta mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi suatu kekuatan yang bersinergi guna mencapai tujuan pendidikan.

Untuk membangun sekolah efektif menurut N. Hatton dan D. Smith (1992) dalam tulisannya Perspective on Effective school perlu kepemimpinan instruksional yang kuat, perhatian yang jelas pada hasil belajar, penghargaan murid yang tinggi, lingkungan yang baik serta pengawasan tingkat prestasi, semua ini akan terwujud apabila seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah berjalan optimal sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dibutuhkan iklim sekolah yang baik untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah efektif. Menurut Paula F. Silver (1983) iklim sekolah dibentuk oleh hubungan timbal balik antara perilaku Kepala Sekolah dan perilaku guru sebagai suatu kelompok. Perilaku Kepala Sekolah dapat mempengaruhi interaksi interpersonal para guru. Dengan demikian dinamika kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kelompok (guru dan staf) dipandang sebagai kunci untuk memahami variasi iklim sekolah.

Interaksi antara guru dan kepala sekolah akan menentukan iklim sekolah yang bagaimana yang akan terwujud, iklim sekolah yang baik dan kondusif bagi kegiatan pendidikan akan menghasilkan interaksi edukatif yang efektif, meningkatkan motivasi kerja guru dan staf yang pada akhirnya meningkatkan kinerja guru dan staf, sehingga upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah akan berjalan dengan baik, dan keadaan sebaliknya akan terjadi jika iklim sekolah tidak kondusif.

Robert Stinger (2002) menyebutkan perilaku pemimpin mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian mendorong motivasi kerja karyawan. Motivasi merupakan pendorong utama terjadinya peningkatan kinerja. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan;

 

Penyiapan Calon Kepala Sekolah


C.E Beeby (1981) dalam bukunya “Pendidikan di Indonesia” menguraikan tentang masih rendahnya kemampuan Kepala Sekolah baik di Sekolah Dasar maupun di Sekolah Lanjutan, meski diakui Kepala Sekolah Lanjutan lebih tinggi kualitasnya karena umumnya berkualifikasi Sarjana, namun tetap saja Kinerja/Kepemimpinan Kepala Sekolah masih dianggap gagal dimana “sebab utama dari kegagalan dalam kepemimpinan para Kepala Sekolah ini terletak pada organisasi intern Sekolah lanjutan itu sendiri”. Sementara Sherry Keith dan Robert H. Girling (1991) mengutip laporan Coleman Report menyebutkan bahwa dalam penelitian efektifitas sekolah 32% prestasi siswa dipengaruhi kualitas manajemen sekolah. Ini berarti bahwa kinerja kepala sekolah dalam manajemen pendidikan akan juga berdampak pada prestasi siswa yang terlibat di dalam sekolah tersebut.

Untuk melahirkan seorang kepala sekolah yang profesional dibutuhkan sistem yang kondusif, baik rekrutmen maupun pembinaan. Dari proses rekrutmen yang sarat KKN mustahil dilahirkan seorang kepala sekolah yang profesional. Dibutuhkan sistem rekrutmen yang berfokus pada kualitas dan pembinaan yang berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan ”reward & punishment” yang tegas dan konsekuen untuk melahirkan seorang kepala sekolah yang tangguh.

Penyiapan calon kepala sekolah merupakan proses mendapatkan calon kepala sekolah yang paling memenuhi kualifikasi dalam rangka mengisi formasi kepala sekolah dalam satuan pendidikan tertentu. Rangkaian kegiatan pengadaan/penyipan calon kepala sekolah terdiri dari : penetapan formasi, rekrutmen calon, seleksi calon dan pengangkatan calon yang paling memenuhi kualifikasi. Tahap rekrutmen dan seleksi merupakan tahap yang paling krusial, yang jika terjadi salah langkah pada tahap ini bisa berakibat fatal bagi sekolah yang mendapat kepala sekolah yang kurang kompeten. Tidak sedikit sekolah yang sebenarnya memiliki potensi besar karena siswa yang masuk merupakan siswa berprestasi tapi tidak berkembang, stagnan, bahkan mengalami kemunduran akibat kepala sekolah yang tidak kompeten.

Untuk melahirkan kepala sekolah yang profesional, Depdiknas telah menelorkaan regulasi Peraturan Menteri No.28 tahun 2010 Tentang Pedoman Dan Panduan Pelaksanaan Pengadaan Kepala Sekolah, untuk dijadikan pegangan bagi daerah dalam pengadaan kepala sekolah. Beberapa prinsip rekrutmen yang penting dalam pengadaan kepala sekolah menurut permendiknas Nomor 28 thn 2010 adalah :
1. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara rutin pada awal tahun berdasarkan hasil analisis dan penetapan formasi jabatan kepala sekolah

2. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara proaktif dalam rangka mendapatkan guru yang paling menjanjikan untuk menjadi kepala sekolah. Rekrutmen calon kepala sekolah hendaknya dilakukan melalui proses pencarian secara aktif kepada semua guru yang dipandang memiliki kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, sehingga guru-guru yang memiliki kualifikasi dak kompetensi yang paling menjanjikan banyak melamar dan mengikuti seleksi calon kepala sekolah.
3. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara terbuka melalui surat kabar lokal dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru yang memenuhi kualifikasi.
Sesuai permendiknas nomor 28 Tahun 2010 Bab X tentang ketentuan penutup dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya permediknas ini , Pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara sekolah wajib menyiapakan program penyiapan calon kepala sekolah .

LPPKS yang mempunyai Tupoksi menyiapkan pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk mesosialisasikan Prog Penyiapan calon Kepsek di kab/kota seluruh Indonesia dengan harapan:

  1. Tercipta pemahaman yang sama pada semua lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah;
  2. Pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan diklat akan menghasilkan proses yang terstandar; dan
  3. Proses diklat calon kepala sekolah/madrasah yang terstandar akan menghasilkan calon-calon kepala sekolah yang betul-betul berpotensi dan kompeten.

Lahirnya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah / madrasah merupakan bentuk pengendalian standar profesi kepala sekolah / madrasah yang intinya memberikan acuan dalam hal: penyiapan calon kepala sekolah / madrasah, masa tugas, pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja kepala sekolah /madrasah, dan mutasi serta pemberhentian sebagai kepala sekolah / madrasah. Dengan lahirnya permensiknas nomor 28/2010 ini maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dinyatakann tidak berlaku . Mengingat strategisnya peran kepala sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan maka proses pengadaan kepala sekolah, baik rekrutmen mapupun seleksi menjadi salah satu faktor terpenting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Proses Penyiapan calon kepaka sekolah / madrasah meliputi Rektrutmen, Pendidikan dan Pelatihancalon kepal sekolah/madrasah. Rektrutmen bertujuan untuk memilih guru – guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah / madrasah , dengan langkah – langkah kegiatan yang meliputi : (1). pengusulan calon oleh kepala sekolah dan atau pengawas sekolah, (2). Seleksi administrative, dan Seleksi akademik. Seleksi administrstif berupa pemeriksaan terhadap dokumen administrasi calon kepala sekolah dengan tujuan untuk memastikan bahwa calon kepala sekolah memenuhi persaratan administrative seperti tercantum dalam permendiknas nomor 28 tahun 2010 pasal 2 ayat (2),

  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  • Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/ madrasah; atau setinggi-tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran.
  • Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  • Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Memiliki sertifikat pendidik;
  • Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
  • Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
  • Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  • Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

 

Persyaratan administrasi di atas didukung dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

 

  1. Daftar Riwayat Hidup.
  2. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar. Latar belakang warna merah, pria berdasi dan wanita memakai blasér.
  3. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisasi.
  4. Fotocopy SK GTY (SK Guru Tetap Yayasan) yang telah dilegalisasi.
  5. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi.
  6. Fotocopy ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi.
  7. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi.
  8. Fotocopy bukti kepemilikan NUPTK.
  9. Fotocopy KTP.
  10. Fotocopy Penilaian Kinerja dua tahun terakhir.
  11. Fotocopy DP3 dua tahun terakhir
  12. Surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah/madrasah.
  13. Surat Keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit pemerintah.
  14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Seleksi dilaksanakan oleh Panitian termasuk di dalamnya Tim Asessor ( terlatih ) Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kab/kota.nSeleksi akademik meliputi : a. Penilaian potensi kepemimpinan (PPK) , b. Penilaian makalah Kepemimpinan ( MK ) , c. Penilaian portofolio calon kepala sekolah berupa rekomendasi kepala sekolah dan rekomendasi pengawas sekolah, d. Penilaian kinerja guru 2 tahun terakhir, dan, e. DP3 dua tahun terakhir.

Diklat calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga diklat terakreditasi yang merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teorik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi : Kompetensi kepribadian, Kompetensi menejerial, Kompetensi Kewirausahaan, Kompetensi supervisi dan, Kompetensi soasial.

Model Diklat calon kepala sekolah/madrasah dikemas dalam 3 tahap : a. model “In-Service Learning 1 (70 JP/ 7 hari ). Materi :-Kepemimpinan , -Manajerial , -Supervisi , -Kewirausahaan, -Rencana Tindak (RTK) , b. On-the Job Learning (200 JP /3 Bulan) 150 jp di sekolah sendiri (peningkatan kualitas kinerja yang terkait dengan 4 snp: isi, proses, penilaian dan standar kompetensi lulusan) 50 jp di sekolah lain (peningkatan kualitas diri (dan kinerja jika kondisi memungkinkan) Materi : -Implementasi Rencana Tindakan Kepemimpinan, c. In-Service Learning 2”. 30 JP / 3 hari , Materi : -Penilaian portfolio, -Presentasi hasil OJL: implementasi Rencana Kepemimpinan
Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara aspek pengetahuan kognitif dan pengalaman empirik sesuai dengan karakteristik peserta diklat sebagai adult learner. Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus dilat diberi STTPP ( Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) oleh lembaga diklat yang menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah tersebut. Selanjutnya calon kepala sekolah yang sudah lulus Diklat calon kepala sekolah diusulkan oleh lembaga Diklat ke LPPKS (Lembaga Pemberdayaan Kepala Sekolah ) untuk mendapatkan NUKS ( Nomor Unik Kepala Sekolah ) dan Sertifikat kepala sekolah.

Pengangkatan Kepala sekolah / madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengakatan Kepala Sekolah ( TPPKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melibatkan unsur Pengawas sekolah, dan Dewan Pendidikan.

Proses rekrutmen kepala sekolah yang baik belum cukup untuk menghasilkan kepala sekolah yang tangguh dan profesional jika tidak disertai pembinaan yang baik, yaitu pembinaan yang berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan ”reward & punishment” yang tegas dan konsisten. Pembinaan kepala sekolah seperti yang berlaku selama ini ’kepala sekolah berprestasi maupun tidak berprestasi tetap aman menjadi kepala sekolah’, bahkan kepala sekolah yang sarat dengan masalahpun tetap aman pada posisinya sampai pensiun, kecil kemungkinan lahir kepala sekolah yang tangguh dan profesional. Dibutuhkan sistem pembinaan yang menimbulkan motivasi berprestasi, seperti penghargaan dan promosi bagi kepala sekolah berprestasi dan sebaliknya peninjauan kembali jabatan kepala sekolah bagi mereka yang tidak berprestasi.

Sebelum lahirnya Permendiknas no 28 tahun 2010 ini, telah ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0296/U/1996, tanggal 1 Oktober 1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Depdikbud dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah telah mengarah pasa sistim pembinaan di atas .

Ada dua aspek penting dalam kedua Kepmen tersebut yang sejalan dengan permendiknas no.28 tahun 2010 yaitu : Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan masa jabatan Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun serta dapat diperpanjang kembali selama satu masa tugas berikutnya bagi kepala sekolah yang berprestasi sangat baik. Status Kepala Sekolah adalah guru dan tetap harus menjalankan tugas-tugas guru, mengajar dalam kelas minimal 6 jam dalam satu minggu di samping menjalankan tugas sebagai seorang manajer sekolah. Begitu juga ketika masa tugas tambahan berakhir maka statusnya kembali menjadi guru murni dan kembali mengajar di sekolah.

Pada tataran praktis implementasi kedua Kepmen tersebut tidak berjalan mulus. Banyak daerah yang tidak memperdulikannya. Kepmen 0296/U/1996 yang berlaku saat pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara terpusat disiasati dengan memutihkan masa jabatan kepala sekolah setiap terjadi rotasi. Kepala Sekolah yang hampir habis masa jabatannya dirotasi dan masa jabatannya kembali ke nol tahun. Nasib Kepmen 162/U/2003 tidak jauh berbeda walaupun relatif lebih baik. Beberapa daerah sudah mulai melaksanakan Kepmen tersebut. Namun masih banyak yang belum merealisasikan permen tersebut karena benturan kepentingan dan sulitnya merubah kultur.Namun pada permendiknas no 28 tahun 2010 yaang akan diberlakukan tahun 2013 yang akan datang masa jabatan diperhitungkan secara komulatif sejak kepala sekolah tersebut diangkat dan tidak kembali nol walaupun sudah mutasi ke sekolah lain sebagai kepala sekolah.

Periodisasi masa jabatan Kepala sekolah yang dilaksanakan secara konsisten dengan penilaian kinerja yang akuntabel serta transfaran akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Kepala Sekolah akan bekerja keras untuk meningkatkan prestasi sekolahnya sebagai bukti prestasi kinerjanya, sehingga masa jabatannya bisa diperpanjang atau mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Prestasi yang diraih sekolah-sekolah akan meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan periodisasi masa jabatan kepala sekolah sangat tergantung pada akuntabilitas penilaian kinerja kepala sekolah. Penilaian yang berbau KKN tidak akan memberikan perubahan yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Penilaian harus dilakukan secara objektif, transfaran

Catatan Renungan:
Slamat berjuang kawan guru semuanya belomba-lombalah menuju guru profesional sejati, bersemangatlah, bergembiralah, hai “sang guru “ , walau badai dan rintangan menghadang, mari kita gempur kebodohan…..!

“Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang lebih dulu mengatasi energi dirinya secara efektif serta pandai menggerakkan, Mengarahkan , Memperbaiki, Dan mengembangkan energi orang lain. ( dae deo )” . Kita rindu pada Pemimpin yang berkualitas namun ramah dan berwibawa, Yang Tiapa Saat Tak Berkenti Berkarya untuk MENINGKATKAN KOMPETENSI IDEAL Seperti Darah yang selalu setia pd Tubuh, Yang cintanya pada pendidikan tak kalah dengan cinta ibu pada anak kandungnya Yang memberikan teladan hidup bersama dalam kerukunan, di tengah sejuta perbedaan
Seandainya para pemimpin senantiasa selalu ngecheck ke lapangan, apa yg dkerjakan anggotanya dan mmberikan langsung punishment, bg yg melakukn kesalahan…..dan yg mmbuat prestasi berikan reward yg rasional, tp pemimpinnya hrs berusaha nyerempet sifat2 Umar, sahabat Rasulullah Saw.

REFERENSI :

Permendiknas No.13 thanun 2007
Permendiknas RI No.28 tahun 2010
Materi Sosialisasi PPCKS Region III tgl 7 sd 9 mei 2012 di hotel Grant Wich Denpasat Bali Indonesia.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 963 pengikut lainnya.